0
0
Permen Tak Manis Itu
Rencana Menkominfo Tifatul Sembiring mengeluarkan Rancangan Peraturan Menteri mengenai Konten Multimedia (RPM Konten) membuat gerah para blogger dan pemilik situs lokal. Jika peraturan ini diterapkan, akan banyak pihak yang tersikut dan tersudut.Utamanya para Blogger.
Konten atau isi blog kita akan dipelototi sebuah tim, mungkin mirip dengan Dewan Pers atau seperti Lembaga Sensor Film. Jika ada konten yang dianggap melanggar, bakal kena teguran atau malah kena semprit dan ditutup! Wah!
RPM ini jelas pukulan telak bagi kebebasan berpendapat yang belakangan tengah tumbuh subur di muka bumi melalui new media. Bahkan ada yang beranggapan suburnya dunia blogging merupakan bukti demokratisasi berjalan dengan caranya sendiri. Mulai dari menjamurnya blog, micro blogging seperti twitter, plurk, atau jejaring sosial macam Facebook dan koprol, memberi arti baru mengenai demokrasi berkata dan berpendapat.
Ada plus minus tentunya. Plusnya, semua pihak selama ini bebas berkata, menulis, menyuarakan isi hati, pikiran dan gagasan dengan merdeka. Pencerahan dan info mutakhir adalah sisi positif new media. Keberadaan new media mengikis batas ruang dan waktu. Kita bebas berinteraksi dengan banyak orang di seluruh dunia. Internet bak jendela nan ajaib.
Tapi jangan lupa juga, selayaknya sebuah teknologi pasti punya sisi lain yang negatif. Di negeri ini belakangan secara bertubi-tubi kita dihadapkan persoalan terkait media-media baru tadi. Mulai dari email Prita Mulyasari yang dianggap mencemarkan nama baik rumah sakit Omni Internasional, kasus curhat Luna Maya yang menghebohkan, hingga yang terkini dampak Facebook yang memicu penculikan dan tindak asusila yang menimpa remaja abg. Atau juga konten porno yang membuat pening banyak kalangan. Karena sudah coba ditangkal dengan berbagai software anti pornografi sekalipun, konten porno ternyata masih bisa bebas dinikmati siapapun.
Namun bukti minusnya dampak new media saya pikir bukan menjadi alasan untuk dibuatkan regulasi yang mengekang kebebasan. Saya dan banyak blogger pasti menolak regulasi semacam itu. Apa jadinya dunia tanpa batas ini menjadi terbatas? Ini akan menjadi the end of the new media. Regulasi ini akan menjadi mesin pembunuh sifat-sifat new media yang tanpa batasan selama ini.
Mungkin bagi blogger –apalagi bagi yang memiliki akun gratisan, hal ini tidak terlalu merisaukan. Tapi bayangkan bagi penyelenggara blog seperti Kompasiana. Jelas sekali regulasi ini bakal mematikan keberadaannya. Karena batas-batas yang dinamakan pelanggaran di negeri ini tidak pernah jelas. Bisa saja sesuatu bernilai positif bagi sebuah kelompok, tapi bagi kelompok lain bisa dianggap menghina. Batas itu amat tipis. Apakah dengan demikian Depkominfo bakal melihat celah ini?
Kita harus berkaca dari gerak lembaga regulator sejenis seperti LSF yang kerap kali bertubrukan dengan kalangan film soal konten film yang dianggap saru, politis atau SARA.
Saya tidak anti aturan. Tapi RPM Konten ini menurut saya adalah pemberangusan kebebasan berpendapat. Kita mundur beberapa tahun ke belakang. Jika ini diterapkan, era neo Orde Baru tampaknya akan muncul. Semua konten blog atau situs internet akan dipelototi satu persatu. Iya kalau tim yang memeriksa isi konten paham benar dengan konten dimaksud, bagaimana jika mereka tidak mengerti? Saya bayangkan bakal banyak tafsir mengenai suatu konten di dunia maya.
Kasus Prita Mulyasari bisa jadi contoh yang menarik. Email yang hanya berisi curhat mengenai layanan umum, akhirnya berujung pidana dan perdata karena dianggap mencemarkan nama baik RS Omni Internasional. Apakah kita akan mengulangi kasus semacam ini lagi?
Karenanya, saya menolak RPM Konten! Aturan ini akan berpotensi menjadi lembaga kontrol kebebasan berpendapat yang berujung pada pelanggaran demokrasi. Berselancar di dunia maya nantinya tak seasyik sekarang jika Permen pak Tifatul jadi diterapkan.
So, lawan dan tolak RPM Konten selagi bisa!
