Andai Saya Menjadi Anggota DPD RI

Read Time:2 Minute, 42 Second

Jadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)? Kok tak ada dalam bayangan saya. Berniat pun rasanya tidak. Saya merasa bebas merdeka jadi rakyat biasa, yang bisa menyalurkan aspirasi dengan cara saya sendiri. Tapi jika saya diberi kesempatan Jadi Anggota DPD RI beberapa hal dibawah ini yang akan saya perjuangkan.

Sebelum sampai ke mimpi saya jika jadi anggota DPD, coba kita intip fungsi dan tugas DPD sebenarnya. Ini saya kutip dari website DPD (http://www.dpd.go.id) :

Fungsi DPD :

Sesuai dengan konstitusi, format representasi DPD-RI dibagi menjadi fungsi legislasi, pertimbangan dan pengawasan pada bidang-bidang terkait sebagaimana berikut ini.
Fungsi Legislasi

Tugas dan wewenang DPD

– Dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR
– Ikut membahas RUU

Berdasarkan paparan di situs DPD, berikut ini adalah mimpi saya andai bisa dan berkesempatan menjadi anggota DPD. Saya juga sengaja membatasi pada 3 poin yang menurut saya penting.

1. Dalam bidang pendidikan. Karena saya tinggal di DKI jakarta, saya akan perjuangkan pendidikan dasar 12 tahun agar ada kesetaraan pendidikan minimal setaraf SMA. Tingkat persaingan dalam berbagai bidang membuat standarisasi pendidikan harus ditingkatkan. Wajib Belajar 9 tahun dari SD hingga SMP rasanya sudah harus dievaluasi. Wajar 9 tahun kurang kompetitif, karenanya warga harus diberi pendidikan lebih tinggi hingga SMA.

Saya juga akan mengupayakan kerjasama antar lembaga untuk membuka sebanyak mungkin sekolah gratis bagi warga miskin. Ini penting karena seringkali pendidikan menjadi bagian terlewatkan manakala warga miskin dihadapkan pada persoalan ekonomi. Sekolah gratis juga memungkinkan meluasnya peran serta warga miskin di dunia pendidikan. Asumsi saya, jika sektor pendidikan digalakkan, maka taraf hidup masyarakat juga akan meningkat dengan sendirinya.

2. Persoalan lapangan kerja juga menjadi perhatian saya. Saya akan mendorong dibukanya lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Caranya tentu melalui proses legislasi yang dikawal DPD. Saya akan upayakan adanya aturan yang mempermudah warga masyarakat membuka lapangan usaha. Dengan banyaknya lapangan usaha akan makin banyak pekerja yang terserap.

Para pelaku Usaha kecil menengah (UKM) harus didukung dengan kemudahan pinjaman bank guna pengembangan usaha. Sinergi bank dengan UKM harus ditingkatkan. Dunia perbankan mesti lebih didekatkan dengan pelaku UKM.

Saya bermimpi, setidaknya ada UKM-UKM yang massif, unggul dalam usaha serta menyerap banyak pekerja. UKM ini juga bakal terus didorong untuk menjadi bapak angkat UKM baru yang diberdayakan atau berbasis usaha rumahan.

3. Di bidang kesehatan saya ingin ada fasilitas kesehatan gratis bagi warga miskin. Ini didasari pada kenyataan kesehatan merupakan faktor utama bergeraknya sebuah komunitas. Jika rakyat sehat ia akan dapat beraktivitas dengan maksimal, dan pembangunan di segala bidang bisa terlaksana. Kesehatan menurut saya merupakan prasyarat bagi terciptanya masyarakat yang lebih kreatif.

Selain ketiga bidang utama tadi, saya juga ingin menjangkau seluas mungkin masyarakat menggunakan media sosial. Ini saya lakukan karena melihat penetrasi media sosial yang cukup ampuh menjangkau hampir semua kalangan. Media sosial akan digunakan untuk menjaring aspirasi masyarakat, mendengar keluhan, memantau persoalan terkini, dan memfasilitasi mereka dengan institusi pembangunan dengan pejabat berwenang.

Penggunaan media sosial sebagai penunjang kerja anggota DPD menurut saya harus digunakan secara optimal karena sudah terbukti lebih cepat sampai ke tujuan. Ini juga sekaligus memangkas birokrasi yang selama ini terjadi di lembaga perwakilan kita. Masyarakat bisa berkomunikasi langsung dengan wakilnya di DPD dengan lugas dan terbuka. Penggunaan media sosial antara warga dengan wakilnya di DPD akan memacu pemerataan dan akses informasi diantara kedua belah pihak.