Hari ini saya membaca sebuah iklan pemberitahuan dari Bank BRI di Kompas. Iklan itu berukuran tak seberapa besar, desain iklannya pun tak mencolok. Masih kalah menarik dengan advertorial lainnya.

Namun yang menggelitik perhatian saya adalah isinya. Disitu disebutkan Direksi BRI berkomitmen tidak menerima dan atau meminta hadiah ataupun bingkisan dalam bentuk apapun dari nasabah, debitur, dan mitra kerja maupun pihak ketiga.

Ini memang bukan yang pertama, karena sebelumnya KPK dan juga BP Migas juga melakukan langkah serupa.

Menurut direksi BRI, kebijakan itu mereka ambil sesuai prinsip tatakelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Pemberitahuan itu juga disertai nomor hotline pengaduan serta alamat email, yang bisa digunakan jika ada pelanggaran terhadap keputusan tersebut.

Pemberitahuan ini tentunya terkait hari Raya Iedul Fitri yang sebentar lagi menjelang. Seperti diketahui hari raya di negeri ini selain diperingati sebagai keriaan dan kemenangan setelah sebulan berpuasa, juga sarat dengan praktek pemberiaan hadiah atau bingkisan.

Tidak salah sebenarnya dengan pemberian hadiah atau bingkisan, sejauh itu diletakkan dalam koiridor semestinya. Namun kebanyakan pemberian hadiah atau bingkisan Lebaran selalu punya maksud tersembunyi. Baik yang jelas-jelas berharap kemudahan atau dilancarkan proyeknya atau hanya sekedar pengingat.

Ingat bingkisan lebaran jadi melemparkan ingatan ke masa kecil. Bukan orang tua saya yang menerimanya, karena ayah saya hanya pegawai biasa yang tak masuk hitungan untuk disogok. Penerima bingkisan adalah seorang kerabat yang kebetulan pejabat publik. Tiap lebaran puluhan bahkan ratusan bingkisan memadati rumah kerabat saya itu. Wah asyik, pikir saya tiap kali melihat bingkisan makanan yang enak-enak. Beberap jenis diantaranya saya pastikan belum pernah saya rasakan.

Bingkisan itu kadang menumpuk begitu saja, karena si empunya kewalahan mengkonsumsinya. Selepas lebaran sempat saya perhatikan banyak diantara bingkisan lebaran itu akhirnya berjamur, dibuang lantaran rusak tak bisa dimakan.

Di kemudian hari baru saya ngeh kalau bingkisan yang diterima seorang pejabat publik bisa dikategorikan sebagai gratifikasi yang berpotensi sebagai tindakan korupsi. Dan Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) melarang pejabat publik menerima gratifikasi.

Gratifikasi sendiri menurut wikipedia adalah pemberian dalam arti luas. ia bisa berbentuk uang, barang, tiket perjalanan, cek, diskon, fasilitas penginapan, perjalanan wisata ataupun pengecekan kesehatan. Segala bentuk bisa tergolong gratifikasi.

Namun hingga kini saya kurang tahu efektivitas penolakan gratifikasi. Mereka yang sinis bisa saja menuding itu hanya kegenitan sesaat dari penyelenggara Negara dan perangkatnya. Setelah tak ‘ramai’ lagi, bisa jadi isu itu menghilang dan gratifikasi pun kembali marak.

Namun saya tak mau menjadi bagian dari mereka yang sinis. Saya justru senang jika kebijakan ini dilakukan semua instansi di negeri tercinta ini. Karena akan ada banyak penghematan anggaran yang bisa dilakukan dari pos semacam ini. Sehingga dana tersebut bisa dialokasikan untuk kepentingan lain yang lebih produktif.

Akankah langkah BRI, dan juga KPK serta BP Migas akan diikuti ramai-ramai dan menjadi sebuah gerakan anti gratifikasi nasional? Kita tunggu, dan publik harus mengawal isu ini.

*dimuat di kompasiana.