syaifuddin.com

Information

This article was written on 07 Jun 2010, and is filled under politik.

Current post is tagged

, ,

Mengapa Dana Aspirasi Mesti Ditolak?

Uang panas

Polemik mengenai dana aspirasi DPR yang diajukan Golkar terus bergulir. Di Twitter penolakan terhadap wacana dana aspirasi begitu kencang bergema. Saya sendiri tak habis pikir dengan usulan Golkar yang satu ini. 15 Milyar rupiah untuk satu anggota dewan jelas bukan jumlah yang sedikit. Akumulasi nilainya jika dijumlahkan dengan seluruh anggota dewan mencapai 8,4 trilyun rupiah.

Jumlah uang yang sulit dibayangkan ditengah kondisi sosial ekonomi saat ini. Apalagi dana tersebut bakal digunakan anggota dewan bagi pembinaan dan pengembangan daerah pemilihannya (Dapil). Sulit percaya dana 15 M itu akan mengalir dengan benar. Bagaimana dengan penyalurannya, siapa yang mengawasinya, dan bagaimana audit terhadap dana tersebut?

Jika DPR –khususnya Golkar– tak bisa menjawab ini semua, lebih baik lupakan wacana dana aspirasi. Keberadannya mencederai good governance yang mati-matian tengah ditegakkan di negeri ini.

Kabarnya sejumlah fraksi siap menolak keberadaan dana aspirasi. Tercatat secara informal –karena belum ada sikap formal fraksi mengenai hal ini, PDIP, Demokrat, PKS, dan PAN menolak dana aspirasi. Sementara Golkar sebagai pengusul tetap kekeuh bahwa dana ini akan berguna membina masyarakat di Dapil masing-masing anggota dewan.

Entah logika apa yang digunakan Golkar. Yang jelas, dana aspirasi mencuat setelah Golkar menjadi pemimpin koalisi dengan Sekretariat Gabungannya itu. Tampaknya dana aspirasi bakal menjadi blunder bagi SBY yang telah merangkul Aburizal Bakrie kedalam koalisi. Kepiawaian ARB memainkan opini publik bakal menyusahkan posisi SBY sendiri.

ARB diduga akan mati-matian menggolkan wacana dana aspirasi ini melalui kedekatannya dengan SBY. Dan SBY jika tak cermat bisa saja terperangkap.

Hemat saya, wacana ini harus disudahi. Terlalu membebani keuangan negara. Banyak pos lain yang lebih mendesak dan urgent dibandingkan mengurusi pembinaan Dapil.

Siapa yang bisa menjamin bahwa Dana Aspirasi bisa transparan? Siapa pula yang bisa menggaransi dana ini tak menjadi ajang korupsi berjamaah? Jika wacana ini digolkan, hanya menunggu waktu kemarahan rakyat pada anggota dewan.

Mengapa nafsu menimbun harta tak kunjung habis di benak para politisi. Bukankah mereka sudah digaji dengan layak? Bukankah sederet fasilitas sudah mereka terima selama ini? Jangan selalu berlindung dibalik kepentingan rakyat jika berkait dengan uang. Selama ini apakah anda wahai anggota dewan yang terhormat sudah benar-benar mewakili rakyat?

Mari tolak dana aspirasi DPR. Jangan biarkan korupsi dan otak koruptor berkembang lebih jauh di negeri ini. Stop dana aspirasi, bekerjalah untuk kami, rakyat yang memilihmu.

Mana suara anggota dewan? Kenapa tak ada suara individu anggota dewan yangkencang  menolak dana aspirasi? Takut tak kebagian? Saya ketuk suara hati anggota dewan sekalian, tolak dana aspirasi atau revolusi!

1,512 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

7 Comments

  1. Budi Cahyadi
    22 Juni, 2010

    @Syaifuddin. Wah, ternyata taktik mengalihkan perhatian masyarakat melalui media massa sangat manjur. Kasian Ariel Peterpan jadi topik paling hangat saat ini. Kasian juga DAPIL yang menggolkan satu wakil di pusat.

  2. syaifuddin
    15 Juni, 2010

    @budi cahyadi: mas, perkembangan terbarunya ternyata dana aspirasi sudah disetujui panitia anggaran DPR. jadi selama ini banyak partai dan fraksi yang menolak cuma untuk konsumsi media saja tho!

  3. Budi Cahyadi
    12 Juni, 2010

    Bukan mengapa mesti di tolak mas, tapi memang harus di tolak. Memangnya kurang apa sih pemerintah membuat Kementrian khusus buat daerah tertinggal?!
    Lagipula, buat apa daerah dibikin otonomi sendiri? Daerah sudah bisa berdiri sendiri dengan otonomi di segala bidang. Kecuali daerah tertinggal yang sekarang masih dapat bantuan Pemerintah.
    Sepertinya Golkar ingin menjadi Partai yang besar. Apa sudah lupa, dulu memang jadi yang terbesar.

  4. syaifuddin
    9 Juni, 2010

    @rianda: Abuba mungkin tidak bodoh, tapi kurang pintar. bisa jadi dia mencontoh kawannya Mr.Thaksin Sinawatra dari negeri gajah putih yang memilih program serupa dengan dana desa 1 M itu. ceritanya ingin membeli suara rakyat. hasilnya? lihat saja Thailand sekarang bubrah hanya karena seorang Thaksin.

  5. syaifuddin
    9 Juni, 2010

    @ali mustofa: soal pemerataan saya kok tak sepenuhnya yakin. coba tengok jumlah anggota dewan, bandingkan antara anggota asal jawa dan non jawa, kemudian lihat juga luas wilayah kita. sangat tidak adil. kalaupun ingin menggolkan ini, bisa dikaji lebih dalam dengan studi yang benar. dan jangan keburu nafsu mesti diterapkan dalam satu dua tahun ke depan. ini jelas tujuannya hanya untuk menyuap aspirasi rakyat demi pemenangan pemilu 2014.

  6. ali mustofa
    8 Juni, 2010

    1. Dengan metoda pemilihan langsung dan suara terbanyak berimplikasi bhw anggota DPR hrs memperjuangkan program utk peningkatan kesejahteraan pemilihnya
    2. Mekanisme pembangunan di dapil sepenuhnya bergantung dari proses politik di kabupaten/kota di dpil tsb
    3. Anggota DPR RI tdk memiliki kemampuan utk secara langsung dan nyata memenuhi janji politik di dapilnya
    4. Best practise di negara2 dimana conggresman/ senator dipilih langsung oleh rakyat maka mrk memiliki HAK UTK MENGALOKAIKAN ANGGARA utk daerah perwakilannya
    5. Berdasarkan point2 tsb di atas maka DPR RI mengusulkan adanya dana aspirasi utk tiap anggota yg diperuntukan utk dapilnya.
    6. Dana tsb berasal dari dau/dak, dan selama ini sdh berjalan
    7. Anggota sama sekali tdk memegang dana tsb, dana pegang oleh Bupati, dpr hanya ikut mengalokasikan saja dan bila dihitung dari total dak/dau, maka dpr hanya mengusulkan utk ikut mengalokasikan 0.4% dari transfer pusat ke daerah.
    8. Penggunaan dana aspirasi akan diaudit oleh BPK

    9. CONTOH KASUS
    Mayoritas desa A memilih saya, tapi ketika reses dan berkunjung ke desa tsb sy menemukan tdk ada pembangunan di desa tsb. Sesuai dg amanat politik yg telah mrk berikan maka sy menginstruksikan bupati agar di desa A dibangun jalan/jembatan/ dll dg menggunakan pagu dana aspirasi yg sdh dipegang bupati.
    Dengan demikian akan ada pemerataan pembangunan dan anggota dpr akan optimal waktu reses dan eksistensi anggota dpr ri akan ada

  7. rianda
    7 Juni, 2010

    yg jadi pertanyaan ..apa “hidden agenda” dibalik ini semua…sebodoh itukah PG & king Abuba memainkan “jurus” politik nya??

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: