Category Archives: Politik

Jokowinner

Ada yang lupa saya tuliskan mengenai fenomena seorang Jokowi. Saya memang berjanji akan menulis sesuatu tentang tokoh ini. Tapi saya tunggu sampai proses Pilkada DKI usai. Kenapa Jokowi? Karena ia adalah seorang tokoh sederhana yang punya visi berbeda dari kebanyakan kepala daerah. Seorang yang mendekati tanpa jarak. Seorang pemimpin yang bicara dengan bahasa pasaran tanpa kehilangan wibawa. Ia juga tak ambil pusing dengan serangan SARA yang menimpanya, bahkan tak pernah membalas kampanye hitam yang dihembuskan lawan-lawan politiknya.

Banyak yang kagum karena kesantunan politik yang dimilikinya. Tak banyak politisi yang santun dan memegang teguh etika dalam berpolitik, dan Jokowi adalah satu dari yang sedikit itu. Umumnya politisi senang menyerang dengan kata-kata atau sikap kepada para lawannya. Bahkan tak jarang saling melontarkan celaan demi membentengi posisinya. Dan publik (harus) dipaksa menelan perang urat syaraf antara politisi di media, padahal belum tentu penting.

Saya tahu nama Jokowi sejak banyak media mengungkap profilnya. Konon Jokowi adalah pemimpin yang “malas” duduk-duduk di ruang kerja. Ia lebih senang turba alias turun ke bawah, menyambangi warganya di Solo sana. Bahkan dalam soal penataan pedagang kaki lima iapun terjun langsung bernegosiasi dengan PKL. Tak selalu berhasil memang, tapi ia selalu punya jurus jitu, menempatkan PKL bukan sebagai musuh. Ia ‘ngewongke’ atau ‘mengorangkan’ para pedagang, karena bagaimanapun para pedagang itu punya andil memberi pemasukan pada kas daerah.

Dalam bulan-bulan terakhir ini nama Jokowi tak hanya menghiasi media di Solo, tapi juga di Jakarta. Namanya jadi magnet baru, jadi sandaran akan mimpi sebuah Jakarta yang lebih manusiawi. Penampilannya yang ‘ndeso’ dengan baju kotak-kotak ala Tanah Abang justru menjadi trend setter. Baju itu bukan hanya menjadi ciri yang membedakan Jokowi dengan kandidat lain di ajang 5 tahunan itu. Baju kotak-kotak telah menjadi bahasa perlawanan terhadap pemimpin yang arogan, terhadap kebijakan penataan kota yang amburadul.

Sisi manusiawinya ibukota memang sudah lama menghilang. Kota ini berubah menjadi sosok yang angkuh, yang
hanya nyaman bagi segelintir kalangan. Saya merasakan itu, betapa selain kualitas udara yang buruk, rasa aman pun makin menghilang. Tawuran pelajar, antar warga, antar geng, antar ormas menjadi makanan sehari-hari warga Jakarta. Anehnya, tak pernah ada penyelesaian yang tuntas, selalu berulang. Dan puncak kengerian itu saya rasakan saat terjadi pembantaian di RSPAD beberapa waktu lalu. Tempat yang harusnya steril dari tindak kriminalitas, sekarang jadi tempat jagal.

Masih banyak hal lagi yang membuat kota ini makin tak nyaman ditinggali. Daftarnya bisa panjang dan tak akan selesai didiskusikan dalam 1×24 jam. :)

Dan seperti sudah diduga, hasil Pilkada 2012 menempatkan Jokowi-Ahok sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012-2017. Jokowi unggul di 5 wilayah DKI dengan 53,82 persen suara, sementara Foke-Nara hanya memperoleh 46,18 persen. Hasil ini tak meleset dari hitung cepat (quick count) yang dilakukan sejumlah lembaga survey. Angkanya hanya terpaut tak lebih dari 1-2 persen.

Hari ini Jokowi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta sebagai gubernur DKI Jakarta yang baru. Ia akan dilantik 7 Oktober pekan depan. Sebagai warga biasa saya hanya bisa mengucapkan selamat bertugas Gubernur Jokowi. Di pundak anda harapan warga Jakarta tersandar. Saya tak mau menagih apapun, cuma satu saya inginkan yaitu Jakarta jadi lebih nyaman ditinggali.

Sebuah harapan sederhana, namun saya yakin tak sesederhana itu untuk mewujudkannya.

Saya juga berpesan, jangan tambah lagi Mal di Jakarta. Yang ada sepertinya sudah cukup bikin macet tiap akhir pekan. Saya berharap bangun lagi pusat-pusat kesenian, perbanyak taman-taman kota di tiap wilayah sehingga warga tak harus tersedot ke satu titik keramaian.

Buat parpol yang mendukung ataupun tidak, saya berharap tak merecoki Gubernur dan wakilnya dengan banyak permintaan. Biarkan mereka bekerja, sambil kita awasi bersama dan kita tunggu realisasi janjinya. Kalau melanggar kita jewer bareng-bareng!

KSAD Pramono Edhie Wibowo Bukti Nyata KKN SBY

Teka-teki siapa yang menduduki jabatan Kepala Staf TNI Angkatan Darat terjawab sudah. Letjen TNI Pramono Edhie Wibowo dipastikan menjabat KSAD yang baru menggantikan Jenderal TNI George Toisutta yang pensiun. Meski istana kepresidenan sendiri belum mengumumkan secara resmi pengangkatan Pramono, namun naiknya Pramono dibenarkan sejumlah menteri. Adalah Mensekneg Sudi Silalahi yang menegaskan pengangkatan Pramono sebagai KSAD yang baru.

Sebenarnya siapapun yang mengisi posisi KSAD bagi saya biasa saja. Yang luar biasa adalah nama Pramono Edhie Wibowo yang tak lain adalah ipar presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, pramono adalah adik kandung ibu negara Ani Yudhoyono.

Salahkah seorang ipar menjabat di posisi strategis TNI AD? Sejauh ia memiliki kapabilitas menurut saya oke-oke saja. Konon pihak istana pun sudah melakukan penelusuran rekam jejak Pramono sebelum menyetujui namanya sebagai KSAD yang baru.

Baiklah jika memang istana punya niat baik sebelum meloloskan nama Pramono sebagai KSAD. Namun secara etika politik, persetujuan presiden terhadap Pramono mencederai politik bersih yang coba ia tegakkan sejak awal menjabat sebagai presiden tahun 2004 silam.

Mungkin SBY lupa perkoncoan bisa membuat politik jadi tak elok lagi. Seorang ipar pastinya secara pribadi pasti mendukung apa kata kakak ipar, termasuk jika si ipar tersandung masalah. Adakah ini sudah dipikirkan oleh SBY?

Jika memang Pramono adalah tentara cemerlang, akan lebih cemerlang jika ia tak memiliki jabatan tinggi. Biarlah kakak ipar menyelesaikan masa tugasnya dulu, publik akan lebih menghormati kecemerlangan karier militer Pramono di kemudian hari.

Sekali lagi jika Pramono Edhie Wibowo menjadi KSAD secara langsung publik ditunjukkan adanya KKN gaya baru dari kerabat SBY. Apa yang pernah dibantah oleh SBY bahwa tak akan ada keluarganya yang akan mencalonkan diri sebagai presiden di Pemilu 2014, tak akan ada artinya. RI-1 di Pemilu 2014 memang tidak (belum) namun pelan tapi pasti posisi penting di republik ini dikunci oleh para kerabatnya.

SBY dan Fitnah

Sepertinya sudah jd kebiasaan SBY saat mau pergi ke luar kota atau luar negeri menggelar jumpa pers mendadak sesaat sebelum terbang. Begitu pula kemarin sebelum bertolak ke Pontianak (ini kota usianya pasti muda, kalau tua pasti ponti ibu!).

Lagi-lagi ia melempar sesuatu untuk diperdebatkan. Kemarin dia menyayangkan adanya sms yang isinya bernada fitnah. Tanpa menyebut sms yg mana dan bunyinya apa, SBY merasa prihatin dengan sikap tak jantannya penyebar sms.

Saya kok jengah melihat konpers seorang presiden isinya cuma seperti itu! Saya pikir SBY tadinya bakal mengumumkan sebuah kebijakan penting semisal membekukan operasioalisasi PT Lapindo Brantas karena lalai dalam eksplorasi di Porong Sidoarjo, Jatim hingga membuat sebagian kota Sidoarjo hingga lima tahun ini karam. Tapi saya lupa, gak mungkinlah SBY berani membuat gebrakan seperti itu karena golkar yang dikomandani Ical Bakrie adalah orang besar dibalik Lapindo Brantas! Apalagi Ical adalah mitra Setgab alias teman koalisi, gak mungkinlah SBY berani macem-macem!

Sebenarnya seperti apa sih sms yg dipersoalkan SBY itu? Beberapa kawan membongkar Pesan di BBM -nya. Saya pun demikian. Saya dapati sms yang konon dikirimkan seseorang dengan nomer Singapura. Konon ini adalah Sms yang dikirimkan Nazarudin dari tempat persembunyiannya. Sms ini diedarkan karena Nazar merasa dikorbankan oleh petinggi Demokrat, dan cara ini ditempuh Nazar untuk balas dendam. Namun Nazar kemudian membantahnya.

Seperti apa sih sms itu? SMS itu dikirimkan melalui nomor +6584393907. SMS ini menyentil SBY, Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati. Begini isinya :

“Demi Alloh, Saya M Nazaruddin telah dijebak, dikorbankan dan difitnah. Karakter, karier, masa depan saya dihancurkan.”

“Dari Singapore saya akan membalas. Saya akan bongkar skandal sex sesama jenis SBY dengan Daniel Sparingga dan mega korupsi Bank Century dan korupsi Andi Mallarangeng dalam Wisma Atlit.”

“Manipulasi data IT 18 juta suara dalam Pemilu oleh Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati.”

Kalau cuma “itu” buat apa menggelar sebuah konpers dan ditayangkan secara live oleh sejumlah stasiun tv! Konpers yang gak ada isinya itu malah jadi bahan olok-olok. Lagi-lagi SBY mempersoalkan hal-hal kecil yang terkait dirinya. Pencitraan memang jadi barang penting buat seorang SBY, jadi kalau ada yang mencoba ‘menggoyang’ dia akan bereaksi sedemikian rupa.

Di bagian lain SBY juga menyinggung keberadaan Teknologi Informasi yang disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjelek-jelekkan dirinya. Saya mengerti yang dimaksud dengan TI disini pastinya microblogging twitter. Memang di twitter belakangan beredar mention pesan yg isinya memperolok lembaga kepresidenan dan menjelek-jelekkan partai politik tertentu. Tapi itulah dinamika twitter. Berdebat tanpa batas, tertawa tanpa aturan ya cuma di twitter. Sebab jika ada aturan yang membelenggu itu bukan lagi web 2.0 yg interaktif.

Saya melihat statemen-statemen Presiden kemarin lebih pada upayanya memperbaiki citra yg kadung terjerembab lantaran mencuatnya kasus suap wisma atlet dengan aktor utamanya Nazarudin, sang Bendahara Umum Partai Demokrat. Lainnya tidak.

Selain itu konpers itu makin membuka mata publik bahwa presiden tak punya tim komunikasi yang tangguh. Harusnya orang sekelas presiden punya tim yang rajin mengamati dan melemparkan isu-isu produktif. Bergaul pulalah dengan media sosial agar bukan sekedar update status namun juga memanfaatkan media sosial untuk menjelaskan sebuah isu yang sedang berkembang.

Butuh orang yang taktis dalam bersikap. Dan yang lebih penting adalah intensitas penggunaan media sosial. Jangan nongol pada saat kasus besar mencuat, sudah ketinggalan kereta bung! Jadikan media sosial sebagai bagian aktivitas sehari-hari. Mungkin SBY butuh seorang Nukman Luthfie, sang pakar marketing dan media sosial itu.

Udin Yang Suka Skandal Namanya Nazarudin

Publik pasti masih ingat dan tentunya tak bakalan lupa dengan lagu Udin Sedunia yang dinyanyikan anak Lombok bernama Sualudin. Hingga kini video klipnya di Youtube masih kerap didownload. Akibat lagu sederhana dan terkesan becanda itu Sualudin berubah nasibnya, dari seorang mahasiswa biasa dan penyiar radio lokal Lombok menjadi selebriti nasional. Ia kini kerap tampil di SCTV sebagai salah satu host acara musik Inbox.

Dan lagu Udin Sedunia masih wara-wiri di benak kita, terutama sejak mencuatnya skandal suap wisma atlet yang melibatkan sejumlah kader partai Demokrat, yang salah satu diantaranya adalah tokoh yang juga bernama Udin. Tapi yang ini beda, namanya Muhammad Nazarudin, yang sempat menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat, partainya SBY. Bisa jadi Nazarudin adalah Udin yang paling tenar saat ini. Namanya mengungguli pelantun Udin Sedunia. Udin yang satu ini memang fenomenal, banyak terlibat kasus namun tak pernah sekalipun tersentuh hukum.

Coba kita geser ingatan sejenak ke belakang. Ingat kasus dugaan pemerkosaan seorang sales promotion girl di hotel Aston Bandung Mei tahun 2010 silam oleh seorang kader partai? Nah, Nazarudin lah yang menjadi tertuduh. Tuduhan itu jelas disangkalnya. Akhirnya kasus ini tak pernah tuntas terungkap.

Lalu Nazarudin juga tersandung kasus penipuan dan penggelapan sebesar Rp. 7 Milyar terkait proyek perluasan bandara Sultan Hasanudin Makassar. Kasus ini pun menguap tanpa ada ujungnya.

Mungkin anda juga masih ingat dengan kasus penipuan yang membuat Daniel Sinambela, suami dari artis Joy Tobing dipenjara? Nah, Daniel adalah rekanan Nazarudin dalam bisnis batubara. Konon dalam kasus ini sebenarnya Nazar adalah pihak yang paling bertanggung jawab, namun lagi-lagi ia ‘aman’.

Kemudian yang membuat geger adalah Kasus suap wisma atlet di Palembang. Kasus ini menjadi entry point alias pintu masuk terkuaknya sepak terjang Nazarudin dalam berbagai kasus hukum. Nazar adalah pendiri dan pemilik PT.Anak Negri, broker proyek pembangunan wisma atlet. Konon Nazar mendapat fee sebagai broker senilai Rp. 25 M dari proyek dengan total anggaran mencapai Rp. 191 M ini.

Lagi-lagi, Nazar cuci tangan, ia mengaku sudah tidak berada di PT.Anak Negeri lagi. Selamatkah ia?

Nanti dulu. Terakhir adalah pernyataan mengejutkan yang datang dari Machfud MD, ketua MK. Dalam sebuah konpers bersama presiden SBY, Machfud mengungkapkan sepak terjang Nazar yang sempat memberikan uang pada Sekjen MK, Janedri dalam jumlah yang aduhai,Sin $ 120 ribu atau sekitar 800 juta rupiah. Uang tersebut kemudian dikembalikan ke Nazar tanpa alasan yang jelas mengapa Nazar memberikannya pada Janedri. Sejumlah kalangan menduga, uang tersebut untuk menghancurkan kredibilitas MK, dan ujung sasarannya adalah Machfud MD.

Kini si Udin yang suka berskandal aka Nazarudin itu sedang pelesir ke Singapura. Kepergiannya seolah tergesa-gesa. Tanpa membawa banyak perbekalan, Nazar sepertinya bisa bebas sejenak di negeri Singa. Tapi tunggu dulu, KPK tidak akan tinggal diam, waktu sepertinya akan membawa Nazar kembali ke Indonesia dan mempertangung jawabkan semua tuduhan hukum yang membelitnya.

Akankah episode Nazar akan tamat di kasus ini? Belum ada yang bisa memastikan. Kita pun tak bisa berandai-andai, apalagi kasus ini membuat jajaran partai Demokrat pening kepala. Sudah beberapa kali SBY Sang Ketua Dewan Pembina Demokrat mengumpulkan kadernya guna membicarakan tindak lanjut skandal ini.

Rumitnya skandal yang dilakukan oleh Nazarudin justru dimanfaatkan oleh para petinggi partai tersebut untuk saling serang. Rupanya kubu-kubu-an pasca kongres Bandung belum usai. Nazarudin yang dikenal sebagai ‘orangnya’ Anas Urbaningrum sang ketua umum, dijadikan bulan-bulanan oleh elit politik dari kubu Andi Mallarangeng.

Perkubuan atau faksi di tubuh demokrat jelas tidak menguntungkan bagi kinerja partai di saat semua partai politik berkonsolidasi menjelang Pemilu 2014. Keliatan sekali partai Demokrat sangat amatiran memanage konflik internalnya. Mestinya mereka satu suara ke publik dan media, sehingga tak makin memperuncing keadaan. Sebab yang terlihat di permukaan sangat mudah dibaca dan dijadikan bahan oleh para lawan politik Demokrat.

Kerapuhan manajemen partai harusnya tak diperlihatkan begitu gamblangnya, sehingga tak merugikan partai ini sendiri. Kita tinggal menunggu dimana ending kasus Nazarudin. Dan sementara ini kita cuma bisa bersenandung ……Udin yang suka skandal…namanya NAZARUDIN..

#tulisan 19 dari 365

Adang Darajatun Sayang Istri Atau Bersekongkol?

Luar biasa effort yang dikeluarkan semua pihak dalam mengawal kasus dugaan suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004. Kasus yang juga dikenal dengan kasus cek perjalanan dan melibatkan belasan anggota dewan sebagai tersangka dan terdakwanya ini benar-benar menyita perhatian. Namun makin kesini banyak keanehan dan kejanggalan yang terungkap begitu telanjangnya.

Kasus ini aneh karena sejak awal yang dikejar oleh KPK baru kelas penerima cek perjalanan. Sejumlah mantan anggota dewan meski sebagian sepakat menolak menerima cek perjalanan, sebagian lagi mengaku menerima cek perjalanan tersebut.

Sementara itu siapa yang menjadi pemberi cek perjalanan hingga kini tidak pernah terungkap, siapa dia dan apa kepentingannya, serba tidak jelas. Misteri ini tampaknya bakal panjang jalan ceritanya.

Nunun Nurbaeti, istri anggota DPR yang juga mantan Wakapolri Adang Darajatun, banyak disebut sebagai pembagi uang suap hingga kini tak tersentuh. Kabar yang menyatakan Nunun sakit di Singapura diragukan banyak kalangan. Ia diduga sengaja bersembunyi di negeri singa demi melindungi diri dari kejaran hukum.

Nunun sebegitu kuasakah sehingga hukum pun tak bisa menjamahnya? Hingga akhirnya Ketua KPK Busyro Muqodas mengumumkan bahwa Nunun sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus cek perjalanan, beberapa hari silam. Lucunya, Busyro menuturkannya di DPR saat dengar pendapat dengan KPK komisi 3 DPR. Lebih lucu lagi Nunun ternyata sudah ditetapkan sebagai TSK sejak akhir Februari silam.

Berarti nyaris 3 bulan publik sengaja tak diberitahu status seorang Nunun.

Ada apa ini?

Saya menduga ada bargaining dibalik fakta-fakta dan lambannya penyelidikan kasus ini. Nunun konon melindungi ‘orang besar’ yang berada dibalik kasus ini. Makanya pihak keluarga sengaja mengarang alibi bahwa Nunun terganggu kesehatannya, mengalami amnesia hingga tak bisa dihadirkan di depan meja hijau.

Sikap KPK yang ambigu membuat publik menduga-duga, ada apa dengan KPK. Apakah KPK kini tak lagi independen. Akahkah KPK hanya menyentuh para pelaku tingkat bawah. Namun terhadap ‘orang atas’ itu tak punya taji sama sekali.

Dan kemarin saya melihat wawancara di TV dengan suami Nunun Nurbaeti, Adang Darajatun yang membuat saya iba. Kasian sekali cinta pak Adang terhadap istrinya sepertinya telah membabi buta. Ia nyatakan tak akan menyerahkan istrinya pada KPK meski sudah menjadi tersangka sekalipun.

Saya jadi berpikir, jangan-jangan ada apa-apa antara Adang, istrinya, serta ‘orang besar’ yang berupaya dilindungi namanya itu.Benarkah Nunun adalah pemain tunggal atau pemain beranak-pinak?
Ketidak relaan Adang terhadap pemeriksaan istrinya oleh KPK sedikit banyak memperlihatkan mantan Wakapolri ini sebagai orang sok kuasa, tidak mengerti hukum dan berpeluang melakukan pelecehan terhadap rakyat sebagai pemegang keadulatan.

Mengapa Adang begitu takut dan protektifnya terhadap Nunun ? Bukankah jika ia menyerahkan istrinya untuk diperika di KPK, maka kasus ini akan terang benderang. Bisa saja di persidangan Nunun tak terbukti bersalah dan ia harus dibersihkan namanya. Kenapa kemungkinan semacam ini tak dipikirkan?

Melindungi istri dan keluarga adalah kewajiban seorang suami. Namun perlindungan seperti apakah yang bakal kita berikan jika ternyata ada anggota keluarga tersangkut kasus hukum.

Pak Adang, menyerahkan pelaku kejahatan bukan berarti menjebloskan ke penjara. Justru menghadiri persidangan adalah bentuk penghormatan terhadap institusi untuk menjelaskan sejelas-jelasnya mengenai persoalan tersebut.

Publik menunggu pak Adang. Akankah Adang bakal menyerahkan istrinya demi tegaknya persoalan? Ataukah membiarkan satu persatu terdakwa lain masuk penjara dan berujung pada kematian seperti dialami Poltak Sitorus dari PDIP ? Pilihan ada pada Adang Darajatun, akankah ia menjadi pecundang dengan ‘menyimpan’ seorang Nunun ataukah sebaliknya.

Kita tunggu langkah kuda KPK!

#tulisan 17 dari 365

Gedung Baru DPR Jalan Terus

Pembangunan gedung baru DPR akhirnya lanjut. Begitu kabar dari senayan sore tadi. Rapat konsultasi yang digelar pimpinan Dewan dengan pimpinan fraksi akhirnya menyepakati pembangunan gedung baru DPR terus dilanjutkan. Protes bertubi-tubi ternyata hanya makanan media saja. Bahkan Fraksi PAN yang sebelumnya ngotot tak bisa mempengaruhi hasil rapat. Sikap penolakan PAN hanya dijadikan catatan.

Makin absurd memang para wakil rakyat itu. Ngotot tapi demi fasilitas diri sendiri. Coba mereka cakar-cakaran saat memperjuangkan kenaikan dana pendidikan atau kesehatan, saya pasti ikut angkat jempol. Tapi yang ini tidak, demi sebuah fasilitas wah yang diperuntukkan bagi anggota dewan sendiri mereka seolah bersilang pendapat. Ujung-ujungnya mereka satu kata, ikut merestui pembangunan gedung baru.

Pro-kontra pembangunan gedung baru sebenarnya bisa tidak terjadi, jika komunikasi politik yang dipraktekkan anggota dewan dilakukan dengan baik. Tapi yang terjadi dan mengemuka ke publik adalah aroganisme sikap. Mereka pamerkan rencana gedung yang memiliki fasilitas luar biasa dengan biaya yang juga luar binasa, mencapai Rp.1,1 Trilyun!

Jumlah yang fantastis dan sulit dicerna dengan akal sehat. Mengapa mereka begitu ngotot dengan gedung baru, jika gedung lama masih cukup menampung aktivitas anggota dewan? Mengapa harus dengan fasilitas yang mewah, bukankah mereka sudah cukup digaji tinggi, dengan aneka fasilitas negara yang juga lebih dari cukup.

Publik selama ini digiring untuk menyetujui pembelaan yang kerap dilakukan anggota dewan, utamanya ketua DPR Marzuki Alie. Terakhir saya sebagai rakyat merasa terhina dengan pernyataan yang terhormat Marzuki Alie. Dia berujar, pembahasan gedung baru adalah urusan elit, rakyat gak perlu dilibatkan. Rakyat tahunya urusan perut. Hmm…

Sejumawa itukah seorang pimpinan dewan? Dan serendah itukah kita, rakyat dipandang oleh wakilnya sendiri? Begitukah balasan para anggota dewan setelah ‘didudukkan’ di DPR oleh rakyat?

Ada apa sebenarnya dengan anggota dewan?

Menghadapi situasi seperti ini,  kok agak menyesal telah ikut memberikan suara dalam Pemilu silam. Suara saya dan (mungkin) rakyat yang lain seperti tak ada harganya.

Saya memang rakyat biasa, yang masih berjuang menafkahi keluarga kecil saya. Saya juga bukan elit politik yang banyak mengurus persoalan pelik.

Tapi saya juga punya pandangan sendiri, mengenai politik, keadilan sosial, atau kesenjangan kaya miskin di negeri ini. Saya masih punya perhatian dalam masalah ini. Tidakkah mereka yang di Senayan juga memiliki concern serupa?

Entahlah, yang jelas dalam sekian tahun ke depan kita bakal dipersembahkan sebuah mahakarya bagi anak cucu negeri ini di Senayan. Sebuah gedung dewan dengan fasilitas fantastis di negeri yang masih miskin ini. Sebuah ironi di negeri yang dihuni banyak pencoleng.

Nanti di gedung baru, mestinya tiap hari diperdengarkan lagu Iwan Fals berjudul Surat Buat Wakil Rakyat. Agar anggota dewan makin sadar, betapa banyak harapan dan tuntutan dibebankan pada mereka. Sebuah tuntutan wajar karena mereka digaji oleh rakyat.

—————–

“Surat Buat Wakil Rakyat” (Iwan Fals)

Untukmu yang duduk sambil diskusi
Untukmu yang biasa bersafari
Di sana, di gedung DPR

Wakil rakyat kumpulan orang hebat
Bukan kumpulan teman teman dekat
Apalagi sanak famili

Di hati dan lidahmu kami berharap
Suara kami tolong dengar lalu sampaikan
Jangan ragu jangan takut karang menghadang
Bicaralah yang lantang jangan hanya diam

Di kantong safarimu kami titipkan
Masa depan kami dan negeri ini
Dari Sabang sampai Merauke

Saudara dipilih bukan dilotre
Meski kami tak kenal siapa saudara
Kami tak sudi memilih para juara

Juara diam, juara he’eh, juara ha ha ha……

Untukmu yang duduk sambil diskusi
Untukmu yang biasa bersafari
Di sana, di gedung DPR

Di hati dan lidahmu kami berharap
Suara kami tolong dengar lalu sampaikan
Jangan ragu jangan takut karang menghadang
Bicaralah yang lantang jangan hanya diam

Wakil rakyat seharusnya merakyat
Jangan tidur waktu sidang soal rakyat
Wakil rakyat bukan paduan suara
Hanya tahu nyanyian lagu “setuju……”

#tulisan 5 dari 365

Bom

Makin membosankan dan membingungkan kabar penemuan bom sejak selasa lalu. Agak absurd dan gak jelas, siapa yang dibidik dan siapa yang kurang kerjaan menakut-nakuti dengan bom itu.

Sejauh ini mungkin si pengirim bom merasa misinya berhasil. Setidaknya jika melihat  paket pertama yang ditujukan pada @ulil abshar sang ketua Jaringan Islam Liberal di Komunitas Utan Kayu yang berhasil meledak dan memutuskan tangan seorang polisi. Liputan media yang masif, ditambah kerepotan pihak keamanan dan pemerintah, tentunya membuat pengirim bom “menang” diatas penderitaan orang lain.

Saya pikir kasus bom buku hanya selesai di hari pertama. Setelah @ulil , kemudian paket serupa juga dikirimkan ke Gories Mere (BNN) dan Yapto Suryosumarno (politisi dan pimpinan Pemuda Pancasila). Namun hanya bom di Utan Kayu lah yang meledak karena keteledoran polisi, selebihnya sengaja diledakkan gegana.

Esoknya, kosong sehari. Setelah itu berturut-turut paket bom dikirimkan ke musisi Ahmad Dhani, praktisi hukum Hendardi, Komunitas Utan Kayu (lagi), DPR, Pondok Indah serta ke Kota Wisata Cibubur. Yang paling aneh ya bom yang ke Kota Wisata. Sasarannya tak jelas. Mungkin mau menakut-nakuti presiden SBY, yang tinggal tak jauh dari Kota Wisata. Tapi tak jelas apa maunya si pengirim.

Kalau harus mencari benang merah antara tokoh-tokoh yang dikirimi bom agak sulit juga. Apa coba hubungannya Ulil-Gories Mere-Ahmad Dani-Yapto-Hendardi dan Kota Wisata?

Yang jelas pengirim bom adalah orang yang tak punya hati. Senang melihat penderitaan orang, senang melihat kecemasan, tak ingin ada ketentraman. Kira-kira siapa ya? Biarlah polisi yang bertindak.

Dari Cikeusik ke Temanggung, Dimana Negara?

Belum lagi kelar kepedihan akibat aksi kekerasan di Cikeusik Banten Sabtu silam yang memakan korban jiwa, hari ini kabar pedih lagi-lagi datang dari pelosok negeri ini. Temanggung Jawa Tengah menjadi ajang kerusuhan orang-orang berpikiran sempit. Pengadilan Negeri diacak-acak, sekolah dirusak, gereja dibakar. Hingga tulisan ini dibuat situasi di Temanggung sudah berangsur kondusif.

Konon rusuh Temanggung dipicu sidang tuntutan kasus penistaan agama dengan terdakwa Antonius Richmond Bawengan. Dalam sidang Antonius hanya dituntut 5 tahun penjara, sementara massa menghendaki terdakwa dihukum seberat-beratnya yakni hukuman mati. Tak puas pada tuntutan jaksa, massa sempat meminta terdakwa diserahkan pada mereka. Karena gagal, mereka kemudian membuat kericuhan dan berlanjut dengan kerusuhan di sejumlah sudut kota Temanggung.

Saya heran, ini baru tuntutan pengadilan belum putusan atau vonis.

Lagipula tuntutan jaksa ada dasarnya, yakni pasal 156 a KUHP yang berbunyi

Barangsiapa di muka umum menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa penduduk negara Indonesia dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun.

Artinya, tuntutan jaksa merujuk pasal ini dan tidak boleh mengajukan tuntutan lebih dari 5 tahun sesuai KUHP.  Saya tak tahu, apakah kasus ini murni karena ketidak mengertian hukum atau ada sebab lain? Sepertinya persoalan hukum hanya faktor lain, dan saya menduga ‘ada skenario lain’ untuk membuat kekacauan.

Saya tak paham dengan berbagai teori sosiologi massa, yang juga saya tak pahami mengapa lagi-lagi aparat seperti membiarkan terjadinya kekerasan dan anarki terjadi. Apa salahnya dengan bangunan kantor polisi, tempat ibadah dan sekolah yang dirusak? Tidakkah massa berfikir bahwa pengrusakan yang mereka lakukan berakibat sangat panjang terhadap harmonisasi kehidupan di Temanggung.

Peristiwa ini juga bakal menjadi ‘hantu’ toleransi antar umat yang sejatinya berjalan dengan damai. Terlalu mahal memendam syahwat kekerasan dan menimpakannya pada sarana-sarana umum. Yang rugi adalah masyarakat sendiri.

Di jejaring twitter, politisi Demokrat yang juga aktifis Jaringan Islam Liberal Ulil Abshar mensinyalir para pelaku kerusuhan tak hanya warga lokal namun juga berdatangan dari sejumlah kota di Jawa Tengah. Artinya apa, kerusuhan ini adalah aksi yang cukup terorganisir. Di setting dan didesain terlebih dulu. Dan kebetulan ada kasus yang potensial SARA, maka meledaklah Temanggung dengan kerusuhan.

Kemarin saya berharap Cikeusik Banten adalah kerusuhan terakhir yang terjadi di negeri ini, namun entah mengapa kini  ada pula Temanggung. Polisi harus lebih tegas dan memiliki antisipasi yang tepat menghadapi ancaman gangguan para perusuh. Jangan setiap kali ada keributan yang melibatkan massa besar selalu terkesan polisi telat antisipasi.

Kemana kami warga biasa harus minta perlindungan keamanan, jika polisi yang mestinya mengayomi kami tak bisa kami harapkan? Dimana negara saat kami butuhkan?

*Gbr diunggah dari sini

Political Statement Pong Harjatmo

Dunia politik hari ini dikejutkan dengan aksi aktor senior Pong Harjatmo yang memanjat gedung DPR serta mencoretkan 3 kata “Jujur, Adil, Tegas” di atap gedung dewan. Berkat aksi ‘nekatnya’ Pong menjadi pembicaraan ramai dimana-mana. Semua media mengulas aksinya, mulai dari media online, radio, hingga televisi. Bahkan sepanjang siang hastag Pong Harjatmo (#PongHarjatmo) menjadi trending topic di microblogging twitter.

Aksi Pong di DPR bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang luar biasa. Meski Pong adalah aktor namun apa yang dilakukannya bukanlah sensasi murahan atau seledar mencari popularitas seperti kebanyakan artis kita di infotainment. Karena Pong jauh dari jenis pekerja seni yang demikian.

Apa yang dilakukan Pong menurut saya, lebih sebagai political statement dari seorang warga negara yang kebetulan adalah seniman. Baginya, beginilah caranya agar pandangan politiknya diperhatikan anggota dewan. Mungkin jika melakukan audiensi atau kunjungan kepada anggota dewan dampaknya tidak akan sebesar ini. Paling-paling yang tahu hanya media tertentu dan anggota dewan tertentu saja. Masyarakat luas pastinya tak terlalu peduli.

Namun dengan cara memanjat gedung parlemen dan menorehkan 3 kata tadi, pesan politik Pong sampai. Tidak hanya ke anggota dewan, namun juga ke seluruh rakyat dan mendunia. Praktis, tidak perlu berteriak keras. Karena coretan tadi sudah berteriak dengan sendirinya.

Mengapa Pong memilih melakukan cara ini dan tidak menempuh cara normal dengan bertemu anggota dewan? Pong mengatakan, ia tak terlalu percaya bisa dalam waktu singkat menyampaikan aspirasinya ke dewan. Karena birokrasi tak memungkinkan itu. Cara yang ia tempuh menunjukkan ada ketidak percayaan dari rakyat terhadap anggota dewan yang terhormat.

Ada sekat komunikasi antara rakyat yang diwakili dan anggota dewan yang mewakili. Rakyat berjarak dengan anggota dewan. Harusnya ini tidak terjadi.

Sementara isi pesan yang disampaikan Pong di atap gedung, jika ditilik tidak ada yang terlalu luar biasa. Ia tidak mengkritisi sesuatu, tidak menyerang ‘kekebalan’ anggota dewan terhadap kritik, bahkan tidak menyoal kemalasan anggota dewan yang ramai dibincangkan akhir-akhir ini.

Apa yang disampaikan Pong cukup menyengat. Pesan itu menyiratkan sebuah harapan. Harapan  sebuah parlemen yang mengedepankan kejujuran dalam bertindak atau memutuskan sesuatu. Adil dan proporsional dalam melihat persoalan, tidak memihak pada kepentingan tertentu. Sementara tegas yang dimaksudkan Pong bisa jadi merupakan sindiran pada parlemen. Belakangan ketegasan itu tak nampak dari parlemen. Misalnya dalam kasus Century, DPR sangat berpihak pada kelompok kepentingan tertentu, dan setelah ‘melengserkan’ seorang Sri Mulyani, kasus Century pun tidak lagi dikawal oleh DPR.

Saya termasuk orang yang tak menyukai aksi perusakan, terutama di tempat publik. Namun apa yang dilakukan Pong di DPR berbeda dengan aksi vandalisme seperti grafiti atau coret-coretan di jalanan yang seringkali tidak indah dan hanya mengotori mata. Aksi yang dilakukan Pong merupakan pembelajaran politik. Anggota Dewan yang kebal kritik itu memang mesti ‘ditampar’ dengan cara yang tidak biasa.

Terkadang kejengkelan mesti diluapkan dengan cara begini agar publik dan juga anggota dewan sadar, masih banyak pekerjaan rumah di negeri ini yang belum selesai. Dan Pong Harjatmo telah melakukan komunikasi politik yang cerdas, menggunakan media yang tepat dan diapresiasi publik dengan baiknya.

Mengapa Dana Aspirasi Mesti Ditolak?

Uang panas

Polemik mengenai dana aspirasi DPR yang diajukan Golkar terus bergulir. Di Twitter penolakan terhadap wacana dana aspirasi begitu kencang bergema. Saya sendiri tak habis pikir dengan usulan Golkar yang satu ini. 15 Milyar rupiah untuk satu anggota dewan jelas bukan jumlah yang sedikit. Akumulasi nilainya jika dijumlahkan dengan seluruh anggota dewan mencapai 8,4 trilyun rupiah.

Jumlah uang yang sulit dibayangkan ditengah kondisi sosial ekonomi saat ini. Apalagi dana tersebut bakal digunakan anggota dewan bagi pembinaan dan pengembangan daerah pemilihannya (Dapil). Sulit percaya dana 15 M itu akan mengalir dengan benar. Bagaimana dengan penyalurannya, siapa yang mengawasinya, dan bagaimana audit terhadap dana tersebut?

Jika DPR –khususnya Golkar– tak bisa menjawab ini semua, lebih baik lupakan wacana dana aspirasi. Keberadannya mencederai good governance yang mati-matian tengah ditegakkan di negeri ini.

Kabarnya sejumlah fraksi siap menolak keberadaan dana aspirasi. Tercatat secara informal –karena belum ada sikap formal fraksi mengenai hal ini, PDIP, Demokrat, PKS, dan PAN menolak dana aspirasi. Sementara Golkar sebagai pengusul tetap kekeuh bahwa dana ini akan berguna membina masyarakat di Dapil masing-masing anggota dewan.

Entah logika apa yang digunakan Golkar. Yang jelas, dana aspirasi mencuat setelah Golkar menjadi pemimpin koalisi dengan Sekretariat Gabungannya itu. Tampaknya dana aspirasi bakal menjadi blunder bagi SBY yang telah merangkul Aburizal Bakrie kedalam koalisi. Kepiawaian ARB memainkan opini publik bakal menyusahkan posisi SBY sendiri.

ARB diduga akan mati-matian menggolkan wacana dana aspirasi ini melalui kedekatannya dengan SBY. Dan SBY jika tak cermat bisa saja terperangkap.

Hemat saya, wacana ini harus disudahi. Terlalu membebani keuangan negara. Banyak pos lain yang lebih mendesak dan urgent dibandingkan mengurusi pembinaan Dapil.

Siapa yang bisa menjamin bahwa Dana Aspirasi bisa transparan? Siapa pula yang bisa menggaransi dana ini tak menjadi ajang korupsi berjamaah? Jika wacana ini digolkan, hanya menunggu waktu kemarahan rakyat pada anggota dewan.

Mengapa nafsu menimbun harta tak kunjung habis di benak para politisi. Bukankah mereka sudah digaji dengan layak? Bukankah sederet fasilitas sudah mereka terima selama ini? Jangan selalu berlindung dibalik kepentingan rakyat jika berkait dengan uang. Selama ini apakah anda wahai anggota dewan yang terhormat sudah benar-benar mewakili rakyat?

Mari tolak dana aspirasi DPR. Jangan biarkan korupsi dan otak koruptor berkembang lebih jauh di negeri ini. Stop dana aspirasi, bekerjalah untuk kami, rakyat yang memilihmu.

Mana suara anggota dewan? Kenapa tak ada suara individu anggota dewan yangkencang  menolak dana aspirasi? Takut tak kebagian? Saya ketuk suara hati anggota dewan sekalian, tolak dana aspirasi atau revolusi!